Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta pemerintah menunda kenaikan BBM, kata Ketua Fraksi PPP Hazrul Azwar usai rapat fraksi di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Hazrul mengatakan, melihat aspirasi masyarakat luas dan berbagai reaksi yang diungkapkan di berbagai daerah tentang rencana kenaikan BBM, PPP menilai masyarakat belum bisa menerima dan menyesuaikan kenaikan BBM.
PPP juga menilai psikologi sosial masyarakat masih belum dapat menyesuaikan rencana kenaikan BBM itu.
"Karenanya PPP meyakini bahwa pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu dengan PPP. Dan pemerintah akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda beberapa saat kenaikan harga BBM sampai kondisi riil masyarakat telah siap," kata Hazrul.
PPP juga meyakini pemerintah amat memahami kondisi nyata kehidupan masyarakat kita. "Karenanya, pemerintah tak akan mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya," kata dia.
PPP, kata Hazrul, juga meyakini pemerintah mampu menganalisis gejolak harga minyak dunia dan mengelolanya secara tepat dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi kita.
"Karenanya, PPP menyerahkan sepenuhnya kebijakan penetapan harga BBM kepada pemerintah, setelah tentunya melakukan kajian yang cermat dan menyeluruh," ujar Hazrul.
PPP mengapresiasi pemerintah yang telah menghemat anggaran dengaan mengalihkannya pada program prorakyat dan pengaturan subsidi yang tepat sasaran atau benar-benar tertuju pada rakyat yang layak disubsidi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar